Andalasupdate.com, Kota Bengkulu – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 mendapat persetujuan seluruh fraksi DPRD Kota Bengkulu untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar Wali Kota Bengkulu atas Raperda APBD 2027.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, dan dihadiri Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny P.L. Tobing bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota Bengkulu.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp1.218.235.848.061 atau sekitar Rp1,218 triliun.
Meski seluruh fraksi menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, sejumlah catatan strategis tetap disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi PAN Perjuangan, Fenty Wisnuwardhani, menegaskan bahwa penyusunan dan pengelolaan anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN Perjuangan juga mendorong pemerintah kota lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan aset milik daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat secara bertahap.
Selain persoalan pendapatan, pemerataan pembangunan infrastruktur hingga kawasan permukiman di seluruh kecamatan juga menjadi perhatian.
Persoalan banjir turut disoroti. Pemerintah kota diminta memperkuat langkah pencegahan dan penanganan banjir melalui perencanaan yang matang, termasuk memperhatikan persoalan sampah dan faktor alam akibat tingginya intensitas hujan.
Besarnya proyeksi APBD Kota Bengkulu 2027 tentu harus diikuti dengan keterbukaan informasi mengenai sumber pendapatan, alokasi belanja, program prioritas, hingga target hasil pembangunan.
Persetujuan fraksi-fraksi untuk melanjutkan pembahasan bukan berarti pengawasan terhadap anggaran dapat dikendurkan. Justru pada tahap pembahasan inilah DPRD memiliki peran penting memastikan setiap program memiliki dasar kebutuhan, perhitungan anggaran yang rasional, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Publik juga perlu memperoleh akses terhadap dokumen APBD, termasuk rincian belanja setiap organisasi perangkat daerah (OPD), program pembangunan, belanja modal, belanja barang dan jasa, serta target pendapatan daerah.
Dengan demikian, APBD tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.
AndalasUpdate.com akan terus mengawal perkembangan pembahasan APBD Kota Bengkulu 2027, terutama terkait transparansi PAD, alokasi belanja, dan efektivitas penggunaan uang rakyat.
Reporter : Roki
Editor : RK
