oleh

Mantan Pimpinan Bank Bengkulu Tersangka Kredit Rp5 Miliar, Hak Kesehatan dan Kapan Kepastian Hukum Akan Diberikan.

Andalasupdate.com, Kota Bengkulu – Perkara dugaan penyimpangan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp5 miliar kepada PT Agung Jaya Grup (AJG) melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang kembali menjadi perhatian publik. Sorotan kini tidak hanya tertuju pada empat mantan pegawai Bank Bengkulu yang telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung (MA), tetapi juga pada kelanjutan proses hukum terhadap mantan Direktur Utama Bank Bengkulu, Agus Salim, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum, kesetaraan perlakuan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap hak kesehatan seseorang yang sedang berhadapan dengan proses pidana.

Agus Salim sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Bengkulu dalam perkara penyaluran kredit Rp5 miliar kepada PT Agung Jaya Grup. Penetapan tersebut diberitakan pada Mei 2026. Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II sempat tertunda karena kondisi kesehatannya.

Pada Juli 2026, Agus Salim akhirnya menjalani pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Bengkulu kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Dalam pemberitaan saat itu, ia disebut menjalani penahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan setelah menjalani operasi jantung.

Pihak kepolisian melalui keterangan yang dikutip media menyatakan bahwa proses tahap II telah dilaksanakan dan selanjutnya perkara menjadi kewenangan jaksa penuntut umum untuk diproses menuju persidangan. Pemberitaan lain juga menyebut Agus Salim sebelumnya menjalani pemeriksaan di Poli Jantung RSUD M. Yunus Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan yang dinyatakan memungkinkan dirinya mengikuti proses hukum.

Namun, informasi tersebut perlu diperjelas melalui keterangan resmi terbaru dari pihak kejaksaan dan tenaga medis yang berwenang. Penilaian kondisi kesehatan seseorang tidak semestinya didasarkan pada potongan informasi atau dugaan yang beredar di ruang digital.

Perkembangan berbeda terlihat pada perkara empat mantan pegawai Bank Bengkulu yang lebih dahulu menjalani persidangan dalam perkara kredit yang sama.

Keempatnya adalah Yuliana Maitimu, mantan Kepala Cabang Bank Bengkulu Kepahiang; Dendy Ario dan Yosi Indarti, mantan Account Officer; serta Yogi Purnama Putra, mantan analis kredit.

Dalam putusan tingkat pertama pada Juni 2026, Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi dinilai bukan merupakan tindak pidana.

Jaksa kemudian menempuh upaya hukum kasasi. Berdasarkan pemberitaan perkembangan perkara pada November 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa dan menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 1 tahun 3 bulan serta denda Rp20 juta kepada keempat mantan pegawai tersebut.

Perkembangan ini membuat publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan mengenai kelanjutan perkara Agus Salim. Namun, proses hukum setiap tersangka tetap harus dilihat berdasarkan berkas perkara, tahapan penanganan, dan keputusan hukum masing-masing.

Putusan terhadap empat pegawai tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan Agus Salim. Status tersangka juga tidak boleh disamakan dengan status terpidana. Penentuan bersalah atau tidak tetap menjadi kewenangan pengadilan melalui proses persidangan yang sah.

Dalam negara hukum, seseorang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak konstitusional. Status hukum tidak menghapus hak seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perlakuan yang manusiawi.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, apabila seorang tersangka benar-benar mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan perawatan medis, hak tersebut wajib dihormati oleh aparat penegak hukum.

Namun, konstitusi juga menjamin hak atas kepastian hukum yang adil.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan ini berlaku bagi setiap orang, termasuk tersangka, korban, maupun masyarakat yang mengharapkan penegakan hukum berjalan secara transparan.

Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Artinya, hak kesehatan dan kepastian hukum bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus dilaksanakan secara bersamaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pertanyaan yang muncul bukanlah apakah Agus Salim boleh memperoleh hak kesehatan. Hak tersebut jelas dijamin konstitusi.

Persoalan yang perlu dijelaskan adalah bagaimana kondisi kesehatan itu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proses hukum, apakah terdapat pemeriksaan medis terbaru, serta apakah kondisi tersebut berpengaruh terhadap jadwal pelimpahan perkara ke pengadilan atau pelaksanaan persidangan.

Penahanan rumah juga perlu dibedakan dari penghentian perkara. Penahanan rumah merupakan bentuk tindakan penahanan dengan ketentuan tertentu, bukan berarti perkara pidana otomatis dihentikan.

Dalam KUHAP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 111 mengatur pembantaran apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditahan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit. Selama pembantaran, yang bersangkutan tetap berada dalam pengawasan aparat sesuai tahapan pemeriksaan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana memberikan ruang perlindungan terhadap kondisi kesehatan, tetapi tetap menempatkan proses hukum dalam pengawasan dan mekanisme yang ditentukan undang-undang.

Karena itu, masyarakat perlu memperoleh penjelasan apakah penahanan rumah Agus Salim masih berlangsung, apakah ada evaluasi medis terbaru, dan bagaimana perkembangan penuntutan atas perkara tersebut.

AndalasUpdate.com memandang bahwa perkara kredit Rp5 miliar di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang perlu mendapatkan penjelasan yang terang dari aparat penegak hukum.

Setelah empat mantan pegawai menjalani persidangan hingga memperoleh putusan kasasi, masyarakat tentu ingin mengetahui perkembangan perkara mantan Direktur Utama Bank Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejaksaan Negeri Bengkulu perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa hal, Apakah perkara atas nama Agus Salim telah didaftarkan atau dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu, Jika belum, apa tahapan yang sedang berjalan dan apa kendala hukumnya, Apakah penahanan rumah masih berlaku, dan apakah telah dilakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan tersangka, Apakah terdapat pemeriksaan medis terbaru yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses penuntutan, Bagaimana rencana dan kepastian kelanjutan proses hukum perkara kredit Rp5 miliar tersebut.

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap seseorang. Sebaliknya, ini merupakan bagian dari kontrol publik agar proses penegakan hukum dapat dipahami masyarakat.

Bank Bengkulu sebagai institusi yang berkaitan dengan perkara ini juga perlu menjaga keterbukaan informasi sesuai kewenangannya, khususnya mengenai tata kelola, pengawasan internal, serta langkah perbaikan yang telah dilakukan. Proses pidana terhadap individu tidak boleh serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan seluruh institusi bersalah.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang mengadu hak kesehatan seseorang dengan kepentingan penegakan hukum.

Agus Salim berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan perlakuan sesuai hukum. Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana perkara yang telah memasuki tahap penuntutan itu dilanjutkan.

Kepastian hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dan pelimpahan berkas. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai tahapan berikutnya, tanpa mengabaikan hak-hak tersangka dan kewenangan pengadilan.

AndalasUpdate.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Agus Salim, penasihat hukumnya, Kejaksaan Negeri Bengkulu, Polda Bengkulu, serta pihak Bank Bengkulu untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara tersebut.

Catatan redaksi: Agus Salim diberitakan berstatus tersangka, bukan terpidana, dalam perkara ini. Hingga informasi yang berhasil ditelusuri untuk naskah ini, belum diperoleh konfirmasi resmi terbaru mengenai tanggal pendaftaran perkara pokoknya di pengadilan maupun perkembangan medis terkini. Karena itu, redaksi tidak menyimpulkan bahwa yang bersangkutan telah sehat atau bahwa alasan kesehatan tidak benar.

Rep0rter : Roki
Editor : RK