Andalasupdate.com, Bengkulu Utara – Pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan belanja sebesar Rp2.043.268.384 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah dalam pemeriksaan Tahun Anggaran 2024.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pencairan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara.
Berdasarkan informasi hasil pemeriksaan yang telah diberitakan sejumlah media, terdapat lima kelompok kegiatan yang menjadi perhatian, yakni Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, serta Penyusunan Dokumen Perencanaan.
Nilai belanja dari kelima kelompok kegiatan tersebut mencapai Rp2,04 miliar.
Persoalan ini semakin menarik untuk ditelusuri setelah muncul keterangan sejumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan tidak menerima uang atas belanja yang telah direalisasikan oleh bendahara pengeluaran.
Keterangan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai siapa yang melakukan pencairan, siapa yang menerima uang, serta bagaimana dokumen pertanggungjawaban disusun dan disahkan.
Dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, PPTK memiliki tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan.
Karena itu, AndalasUpdate.com memandang penting untuk memperoleh penjelasan langsung dari PPTK yang berkaitan dengan lima kegiatan tersebut.
Apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan? Siapa yang mengurus pencairan? Apakah PPTK mengetahui pihak yang menerima pembayaran? Apakah terdapat dokumen pertanggungjawaban yang ditandatangani meskipun uang tidak diterima.
Pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan dokumen dan keterangan pihak terkait.
Perkembangan perkara ini juga menjadi perhatian setelah Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat DPRD pada 13 Oktober 2026.
Pemberitaan sebelumnya menyebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik serta telah memeriksa puluhan saksi dalam proses pendalaman perkara.
Namun, status hukum masing-masing pihak dalam perkara anggaran 2024 tetap harus mengacu pada keterangan resmi penyidik.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pelaksanaan tugas jurnalistik, redaksi AndalasUpdate.com akan meminta klarifikasi kepada Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
Klarifikasi tersebut mencakup rincian penggunaan anggaran, identitas PPTK berdasarkan dokumen resmi, mekanisme pencairan, pertanggungjawaban belanja, serta tindak lanjut rekomendasi BPK.
Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana uang rakyat dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Sebab, persoalan ini bukan semata-mata tentang angka Rp2 miliar, melainkan tentang transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pertanggungjawaban penggunaan APBD.
AndalasUpdate.com membuka ruang seluas-luasnya bagi DPRD, Sekretariat DPRD, PPTK, maupun pihak lain yang berkaitan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Reporter : M. Afif
Editor : RK
