Andalasupdate.com, Bengkulu – Perkembangan perkara dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp5 miliar kepada PT Agung Jaya Grup (AJG) melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang kembali menjadi perhatian publik.
Setelah melalui proses hukum yang panjang, empat mantan pegawai Bank Bengkulu yang terlibat dalam perkara tersebut akhirnya dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, perkembangan perkara yang menyeret mantan Direktur Utama Bank Bengkulu, Agus Salim, masih menyisakan pertanyaan besar: kapan perkara pokoknya disidangkan?
Empat pegawai yang sebelumnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Tipikor Bengkulu, kemudian mendapatkan putusan lepas di tingkat banding. Jaksa penuntut umum tidak berhenti dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Dalam perkembangan November 2026, MA mengabulkan kasasi jaksa dan menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama 1 tahun 3 bulan serta denda Rp20 juta kepada Yuliana Maitimu, Dendy Ario, Yosi Indarti, dan Yogi Purnama Putra.
Putusan tersebut mengubah hasil persidangan sebelumnya. Empat pegawai yang sempat lepas dari tuntutan hukum akhirnya dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung.
Dalam pengembangan perkara yang sama, Agus Salim ditetapkan sebagai tersangka. Ia kemudian mengajukan praperadilan untuk mempersoalkan penetapan tersangka terhadap dirinya.
Namun, pada 9 Juli 2026, Pengadilan Negeri Bengkulu menolak permohonan praperadilan tersebut melalui perkara Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN Bgl. Dengan demikian, penetapan tersangka Agus Salim dinyatakan sah dalam pemeriksaan praperadilan.
Perlu ditegaskan, putusan praperadilan bukanlah putusan yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam perkara pokok. Akan tetapi, setelah permohonan praperadilan ditolak, proses penanganan perkara pokok harus memperoleh kejelasan dan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum.
Pada 16 Juli 2026, penyidik Polda Bengkulu menyerahkan Agus Salim beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu melalui pelimpahan tahap II.
Agus Salim diberitakan menjalani penahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan pascaoperasi jantung. Kuasa hukumnya menyampaikan bahwa kliennya membutuhkan pemantauan medis dan kontrol dokter secara berkala.
Pertimbangan kesehatan tentu harus dihormati. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui dasar hukum penahanan rumah, masa berlakunya, mekanisme pengawasan, serta perkembangan penuntutan perkara tersebut.
Empat pegawai dalam perkara yang sama telah menjalani proses hukum hingga tingkat kasasi dan dijatuhi hukuman. Karena itu, masyarakat mempertanyakan perkembangan pertanggungjawaban hukum terhadap mantan direktur utama yang juga ditetapkan sebagai tersangka.
Apakah perkara Agus Salim sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Jika belum, apa kendala hukumnya, Apakah kondisi kesehatan menjadi satu-satunya alasan belum adanya persidangan, dan bagaimana kepastian proses selanjutnya.
Pertanyaan tersebut bukan berarti mengabaikan hak kesehatan seseorang. Namun, alasan kesehatan harus didukung pertimbangan medis dan keputusan pejabat berwenang. Kondisi sakit tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan proses hukum tanpa kejelasan.
Hak masyarakat untuk mempertanyakan perkembangan perkara yang menyangkut kepentingan publik memiliki dasar konstitusional.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) menyatakan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Artinya, masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai perkembangan perkara, sepanjang dilakukan secara sah dan tetap menghormati independensi lembaga peradilan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat (4), menegaskan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Pasal 4 ayat (1) juga mengatur bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
Apabila perkara Agus Salim telah dilimpahkan secara resmi ke pengadilan, lembaga peradilan wajib memproses dan memeriksanya sesuai hukum. Hakim harus independen dan memutus berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti yang sah.
Sementara itu, apabila perkara belum dilimpahkan, Kejaksaan Negeri Bengkulu perlu menjelaskan alasan dan perkembangan penuntutannya. Masyarakat tidak meminta pengadilan menjatuhkan hukuman sebelum pembuktian, tetapi meminta proses hukum berjalan dan tidak berlarut-larut tanpa alasan yang sah.
Pertanyaan mengenai kesetaraan hukum menjadi penting ketika seorang mantan pejabat bank diberitakan menjalani penahanan rumah dengan alasan kesehatan, sementara tersangka atau terdakwa lainnya menjalani penahanan di rumah tahanan.
Hukum tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan jabatan, kekayaan, maupun pengaruh. Jika seseorang membutuhkan penanganan medis khusus, hak tersebut harus diberikan berdasarkan standar yang sama kepada siapa pun.
Karena itu, Kejaksaan perlu menjelaskan dasar keputusan penahanan rumah dan memastikan bahwa ketentuan hukum diterapkan secara konsisten. Jangan sampai muncul kesan di tengah masyarakat bahwa terdapat perlakuan berbeda bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.
Untuk menjawab pertanyaan publik, AndalasUpdate.com meminta Kejaksaan Negeri Bengkulu memberikan penjelasan terbuka mengenai.
Apakah perkara Agus Salim sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu, Jika belum, apa kendala dan alasan hukumnya, Apakah penahanan rumah masih berlaku dan apa dasar keputusan tersebut, Apakah terdapat perpanjangan masa penahanan atau pembantaran karena perawatan medis, Apakah telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terbaru, Kapan kepastian pelimpahan dakwaan dan dimulainya persidangan.
Perkara kredit Rp5 miliar ini tidak boleh kehilangan kepastian hukum. Empat pegawai telah menjalani proses peradilan hingga putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, praperadilan Agus Salim telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan ia telah diserahkan kepada kejaksaan melalui tahap II.
AndalasUpdate.com menegaskan, hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena jabatan, kekayaan, atau pengaruh. Kondisi kesehatan harus dihormati, tetapi kepastian hukum dan hak publik untuk memperoleh penjelasan juga wajib dijaga.
Masyarakat tidak meminta vonis sebelum pembuktian. Masyarakat meminta proses hukum segera memperoleh kepastian, berjalan transparan, profesional, dan tidak berlarut-larut tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Reporter : Roki
Editor : RK






