oleh

Rentetan perkara Bank Bengkulu di sejumlah Daerah, Siapa Bertanggung Jawab Memulihkan Uang, Berapa Miliar Sudah Kembali.

Andalasupdate.com, Kota Bengkulu – Rentetan perkara hukum yang mencuat di lingkungan Bank Bengkulu menjadi perhatian serius terhadap tata kelola dan pengawasan lembaga perbankan milik daerah tersebut. Sejumlah perkara telah memasuki proses persidangan, beberapa mantan pejabat telah dijatuhi hukuman, sementara perkara lainnya menyeret mantan pejabat hingga ke tahap penetapan tersangka.

Namun, di tengah perkembangan proses hukum tersebut, terdapat satu pertanyaan besar yang belum memperoleh jawaban menyeluruh: berapa total dana bermasalah yang benar-benar sudah berhasil dipulihkan, dan berapa yang hingga kini masih menjadi kewajiban pengembalian?

Penelusuran AndalasUpdate.com terhadap sejumlah pemberitaan dan informasi perkara menunjukkan bahwa persoalan Bank Bengkulu tidak hanya muncul pada satu unit kerja.

Di Kota Bengkulu, perkara pengelolaan uang kas Bank Bengkulu Cabang Pembantu Mega Mall menyeret mantan kepala cabang pembantu, Fando Pranata. Ia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, denda Rp400 juta, serta uang pengganti Rp6,7 miliar. Kejaksaan sebelumnya juga memberitakan penyitaan aset berupa tanah dan rumah seluas 194 meter persegi di Jalan Dempo 4, Kebun Tebeng, serta satu unit sepeda motor.

Akan tetapi, nilai uang pengganti dalam putusan dan penyitaan aset belum otomatis membuktikan bahwa seluruh kewajiban telah dibayarkan. Publik masih membutuhkan informasi mengenai nilai taksiran aset, pelaksanaan eksekusi, hasil lelang, dan jumlah uang yang benar-benar telah diterima sebagai pemulihan kerugian.

Di Kabupaten Lebong, perkara fraud perbankan pada Bank Bengkulu Unit Topos juga berujung pada putusan pengadilan. Mantan kepala cabang dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp3 miliar. Dua terdakwa lainnya, yang merupakan pegawai bank, juga dijatuhi hukuman penjara.

Dalam perkara tersebut, pemberitaan persidangan menyebut adanya penyalahgunaan data nasabah untuk peningkatan plafon kredit serta penggunaan identitas kreditur tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Fakta-fakta dalam putusan tersebut menjadi perhatian terhadap sistem pengawasan dan perlindungan nasabah.

Sementara itu, di Kabupaten Kepahiang, perkara fasilitas Kredit Modal Kerja kepada PT Agung Jaya Grup senilai Rp5 miliar turut menyeret sejumlah pejabat dan pegawai Bank Bengkulu. Empat pegawai sempat menjalani persidangan dan pada Juni 2026 dijatuhi putusan lepas atau onslag. Majelis hakim menyatakan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi dinilai bukan merupakan tindak pidana. Putusan tersebut saat diberitakan belum berkekuatan hukum tetap.

Perkembangan lain, mantan Direktur Utama Bank Bengkulu, Agus Salim, juga diberitakan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyaluran kredit tersebut. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah.

Perkara lainnya muncul pada penyaluran kredit multiguna pensiun tahun 2018–2019. Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan dua mantan Kepala Bagian Kredit dan Pemasaran berinisial JF dan FH sebagai tersangka. Perkara tersebut berkaitan dengan penyaluran kredit kepada 75 debitur dengan nilai realisasi sekitar Rp10,75 miliar. Penyidik menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp5,8 miliar.

Rangkaian perkara ini memperlihatkan bahwa persoalan yang muncul memiliki bentuk berbeda, mulai dari pengelolaan kas, dugaan penyimpangan kredit, hingga tata kelola penyaluran pembiayaan.

Nilai kerugian dalam suatu perkara, nilai uang pengganti yang dijatuhkan hakim, nilai aset yang disita, dan jumlah uang yang benar-benar sudah masuk kembali ke pihak yang berhak merupakan hal berbeda.

Karena itu, angka Rp6,7 miliar dalam perkara Mega Mall, Rp3 miliar dalam perkara Topos, Rp5 miliar dalam perkara kredit PT Agung Jaya Grup, serta Rp5,8 miliar dalam perkara kredit multiguna pensiun tidak boleh langsung dijumlahkan sebagai total kerugian yang harus dipulihkan. Setiap perkara perlu diperiksa berdasarkan hasil audit, amar putusan, hubungan antarperkara, dan kemungkinan adanya perhitungan yang saling berkaitan.

Masyarakat membutuhkan laporan yang menjelaskan secara terang berapa nilai kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan, berapa kewajiban pengembalian yang telah diputus pengadilan, berapa aset yang berhasil dieksekusi, serta berapa dana yang benar-benar telah diterima kembali.

Pergantian kepemimpinan Bank Bengkulu seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Manajemen baru tidak serta-merta bertanggung jawab secara pidana atas perkara yang terjadi sebelum masa jabatannya. Namun, sebagai pengelola saat ini, manajemen memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk mengevaluasi pengawasan, menjaga aset bank, dan memastikan persoalan lama ditindaklanjuti.

Direktur Utama Bank Bengkulu perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan untuk menginventarisasi seluruh perkara bermasalah, menelusuri kewajiban debitur maupun pihak yang telah dijatuhi uang pengganti, serta mengamankan aset yang berkaitan dengan perkara hukum.

Publik juga patut mengetahui apakah manajemen telah memiliki laporan konsolidasi pemulihan dana dari seluruh cabang dan unit yang pernah terseret persoalan hukum.

Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apakah proses hukum sedang berjalan, tetapi juga apakah bank telah menerima kembali dana yang menjadi haknya.

Berapa total dana bermasalah dari berbagai perkara yang sudah benar-benar berhasil dipulihkan hingga November 2026, Berapa dana yang masih belum kembali dan apa penyebabnya, Bagaimana perkembangan eksekusi aset serta pembayaran uang pengganti dalam perkara yang telah diputus pengadilan, Apakah manajemen telah melakukan audit internal dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pada cabang-cabang yang bermasalah, Apakah laporan pemulihan aset dan tindak lanjut setiap perkara bersedia dibuka kepada publik secara berkala.

Kepercayaan masyarakat terhadap Bank Bengkulu tidak cukup dipulihkan melalui pergantian pimpinan atau pernyataan bahwa tata kelola akan diperbaiki. Kepercayaan membutuhkan bukti, keterbukaan, dan hasil nyata.

Bank Bengkulu merupakan lembaga keuangan daerah yang memiliki kepentingan besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, penanganan perkara hukum harus berjalan seiring dengan upaya penyelamatan aset dan perbaikan sistem pengawasan.

Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa yang telah divonis penjara, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban berapa miliar rupiah uang bermasalah yang sudah kembali.

AndalasUpdate.com mendorong manajemen Bank Bengkulu, aparat penegak hukum, serta pihak terkait untuk memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi manajemen Bank Bengkulu maupun seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Reporter : Roki
Editor : RK