ANDALASUPDATE.COM
Portal Berita Online
LANDASAN HUKUM
PERATURAN DEWAN PERS
Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012
Tentang:
PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
Ditetapkan di Jakarta, 26 Maret 2012.
PENDAHULUAN
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Keberadaan media siber di Indonesia merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional serta memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Untuk itu, Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut.
1. RUANG LINGKUP
a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan/atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, serta bentuk lainnya.
2. VERIFIKASI DAN KEBERIMBANGAN BERITA
a. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui proses verifikasi.
b. Berita yang dapat merugikan pihak lain wajib melalui verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
c. Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dikecualikan dengan persyaratan sebagai berikut:
-
Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
-
Sumber berita pertama harus jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten.
-
Subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak dapat diwawancarai.
-
Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang akan diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
d. Setelah memuat berita berdasarkan ketentuan pengecualian tersebut, media wajib meneruskan upaya verifikasi. Setelah verifikasi diperoleh, hasilnya dicantumkan dalam berita pemutakhiran (update) dengan memberikan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
3. ISI BUATAN PENGGUNA (USER GENERATED CONTENT)
a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Ketentuan tersebut harus ditempatkan secara terang dan jelas.
b. Media siber mewajibkan setiap pengguna melakukan registrasi keanggotaan dan proses masuk (log-in) terlebih dahulu untuk dapat memublikasikan seluruh bentuk Isi Buatan Pengguna.
c. Dalam proses registrasi, media siber mewajibkan pengguna memberikan persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
-
Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
-
Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta tidak menganjurkan tindakan kekerasan.
-
Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
d. Media siber memiliki kewenangan untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan terhadap Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan. Mekanisme tersebut harus tersedia di tempat yang mudah diakses pengguna.
f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi terhadap setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan terbukti melanggar ketentuan, sesegera mungkin secara proporsional, paling lambat 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada huruf (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada huruf (c).
h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan apabila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (f).
4. RALAT, KOREKSI, DAN HAK JAWAB
a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Ralat, koreksi, dan/atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, atau diberikan hak jawab.
c. Setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib mencantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan/atau hak jawab tersebut.
d. Apabila suatu berita dari media siber tertentu disebarluaskan oleh media siber lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
-
Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya.
-
Koreksi berita yang dilakukan oleh suatu media siber juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi tersebut.
-
Media yang menyebarluaskan berita dari media siber lain dan tidak melakukan koreksi sesuai dengan koreksi yang dilakukan media pemilik dan/atau pembuat berita, bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya.
e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
5. PENCABUTAN BERITA
a. Berita yang telah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali berkaitan dengan masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. IKLAN
a. Media siber wajib membedakan secara tegas antara produk berita dan iklan.
b. Setiap berita, artikel, atau isi yang merupakan iklan dan/atau konten berbayar wajib mencantumkan keterangan “Advertorial”, “Iklan”, “Ads”, “Sponsored”, atau istilah lain yang menjelaskan bahwa konten tersebut merupakan iklan atau materi berbayar.
7. HAK CIPTA
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap penggunaan tulisan, foto, video, gambar, maupun materi milik pihak lain wajib memperhatikan ketentuan hak cipta dan mencantumkan sumber sesuai ketentuan yang berlaku.
8. PENCANTUMAN PEDOMAN
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat.
AndalasUpdate.Com berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers.
9. SENGKETA
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 3 Februari 2012
Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2012.
KOMITMEN REDAKSI ANDALASUPDATE.COM
Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, seluruh jajaran redaksi, wartawan, reporter, dan kontributor AndalasUpdate.Com berkomitmen untuk:
-
Mengutamakan akurasi dan kebenaran informasi.
-
Melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum dipublikasikan.
-
Menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan independensi pemberitaan.
-
Menghormati hak jawab dan hak koreksi setiap pihak.
-
Tidak menyalahgunakan profesi jurnalistik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
-
Menolak segala bentuk berita bohong, fitnah, dan informasi yang menyesatkan.
-
Melindungi narasumber sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
-
Memisahkan secara jelas produk jurnalistik dengan konten iklan dan kerja sama komersial.
ANDALASUPDATE.COM
Dari Daerah untuk Indonesia.
MANAJEMEN REDAKSI
